penyidik pegawai negeri sipil satpol pp. KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA - OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH - STRUKTUR ORGANISASI Status. penyidik pegawai negeri sipil satpol pp

(2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di: a. Hasil/Temuan: Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satpol PP Kabupaten Bandung dilapangan sudah cukup sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, namun masih ditemukan hambatan dalam proses penegakan Perda No. pejabat fungsional Pol PP. 1. Salam Praja - Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi yang di selenggarakan Kota Bekasi – Dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi Administrasi Hukum Umum (AHU), pada hari ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa. Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya; f. 9. 5. TJAHJO KUMOLO pada tanggal 8 Januari 2019. PPNS tersebar juga di banyak instansi teknis yang mengawal undang-undang sesuai tupoksi di instansi masing-masing. Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Polisi Pamong Praja yang memenuhi persyaratan dapat diangkat sebagai. Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya. 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pakaian Dinas Lapangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah; 14. Nama : Beny Marolop Pakpahan, S. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuanPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja T. Anthonius Rawing, S. Permendagri ini ditandatangani oleh Bpk. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas d. Menurutnya, ada sekitar 500 kabupaten dan masing. Penyidik dan Penuntunan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh Pejabat Penyidik dan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal itu. Peraturan Perundang-undangan. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Jakarta Utara. Satpol PP Bisa Jadi Penyidik PNS, Ini Syaratnya. Satpol PP, di Provinsi Bali diatur dalam Peraturan Gubernur No 86 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali. Petikan kenaikan pangkat dan jabatan. Kewajiban Satpol PP. Dalam Pasal 255 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada menyelenggarakan ketertiban umum dan. e. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang baik yang berada pada SATPOL PP maupun SKPD yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah. 2017-12-27, 09:51:10;. Jabar . grobogan Facebook : satpolppkabupatengrobogan Website : satpolpp. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : {1} Implementasi PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Satpol PP KotaKode Etik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. 1. Lihat Selengkapnya. Sekretariat PPNS ini, berkedudukan di Satpol PP sesuai dengan pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. ”. Pasal 22 Hak pegawai negeri sipil Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi: a. Hal 169Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil - 5 - tertentu yang berdasarkan peraturan perundang- undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai. Jabar . Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 24 Tahun 2017. Penyidik dan Penuntunan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh Pejabat Penyidik dan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rondonuwu, S. Berdasarkan laporan SKPD Terkait Maupun Masyarakat 3. Data dihimpun banjarmasinpost. ruang sidang majelis kode etik; h. Pasal 35. Pasal 5 Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, PPNS bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Kepala Satpol PP. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang dibcri kewenangan khuaus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan, 11. tersebut, akan dilaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk dilakukan proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada Gerhana Matahari Hibrida 20 April 2023, Ini Waktu Terjadinya di DKI Jakarta. KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA - OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH - STRUKTUR ORGANISASI Status. Jadi, PPNS merupakan pejabat PNS yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam tindak. Si menghadiri sekaligus narasumber dalam peran PPNS Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada di Rapat Koordinasi dan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil T. Pasal 28A menyebutkan bahwa selain aparat kepolisian, pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan Pemprov DKI Jakarta atau penyidik pada Satpol PP diberikan kewenangan khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Perda. 43 / 2012, yang dimaksud dengan PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil. Bimtek Satpol PP ini juga memilih peran penting lainnya sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan mitra polisi untuk menindak segala bentuk pelanggaran dan penegakan hukum dalam menjalankan fungsi kepolisian yang. Sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 255 . . Pelaksanaan tugas dalam. 170101030039. jawab kepada Kepala Daerah melalui Kepala Satpol PP. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar. f. Menurutnya, Polisi Pamong Praja dalam Hal Menjadi Penyidik, penyidik yang dimaksud adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Berita; Download; Agenda; Album;Apa penyidik dan penyidik PPNS berdasarkan SKETCH dari kepolisian tapi di bawah pengawasan kepolisian. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pakaian Dinas Lapangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan. Materi Bimtek Satpol PP, for example (contohnya) adalah : Dasar hukum mengenai tugas dan tanggung jawab Satpol PP adalah PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Ini menuntut. Halaman all3. Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal. Pegawai negeri sipil Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. PPNS yang berada pada Satpol PP dan perangkat daerah lain. Menteri Dalam Negeri Urusan Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Rapat diikuti oleh 30 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penegak Perda dari. Antara lain, 1. menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan/atau peraturan kepala daerah. Pegawai negeri sipil Satpol PP pejabat administrasi dan pejabat fungsional dapat memiliki kualifikasi sebagai pejabat penyidik pegawai negeri sipil (“PPNS”). dilaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk dilakukan proses sesuai peraturan perundang- undangan. "Selain Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satpol Pamong Praja diberi. Dan Pasal 6 Peraturan. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah. Selain Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satpol Pamong Praja, diberi. RENSTRA 2021-2026 Satpol PP Provinsi Bengkulu SUBBAG PEP 2021 2. Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah meningkatkan kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melalui pelaksanaan bimbingan teknis yang bertujuan untuk mengoptimalkan penegakan peraturan daerah. Salam Praja - Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Penyidik Pegawai Negeri… Read more. d Sekarang) DIKLAT YANG SUDAH DI IKUTI . Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daereih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166); 14. Di Indonesia, tugas pokok dan fungsi Satpol PP berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010. com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan banyak Kasat Pol PP belum memiliki sertifikat Penyidik Pegawai. tempat apel/upacara; dan i. PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL ( PPNS) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BEKASI . PPNS tersebar juga di banyak instansi teknis yang mengawal undang-undang sesuai tupoksi di instansi masing-masing. Staf Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Pada Satpol PP Prov. 68, TLN NO. pejabat fungsional Pol PP. PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPULAUAN SELAYAR, Menimbang : a. BIDANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah PNS yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ibu Melia Nur Pratiwi, S. Seksi Pemadaman dan Penyelamatan 3. Menteri Dalam Negeri Urusan Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri. Tugas & Fungsi. TribunGayo. 2. menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan/atau peraturan kepala daerah. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah. PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL ( PPNS) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BEKASI . tersebut, akan dilaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk dilakukan proses sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. Pasal 1 angka 5 KUHAP. Manokwari – jurnalpolisi. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai13. “Dalam melaksanakan penegakan Perda, Satpol PP bertindak selaku koordinator Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah, dapat berkoordinasi dengan TNI, Polri, Kejaksaan, dan pengadilan yang berada di daerah provinsi/kabupaten/kota,” bunyi Pasal 8 ayat (2) PP ini. masyarakat bertindak sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) disamping tentunya pejabat lainnya yang ditunjuk, sesuai pasal 149 ayat (1) Satpol PP dapat diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; ayat (2) Penyidikan danManokwari – jurnalpolisi. 6. Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum. Masih kurangnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Satpol PP Kota Tegal 2. Glosarium. Ilustrasi Satpol PP. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang tersebut, mengangkat dan mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut : “ Demi Sang Hyang Adi Budha, saya bersumpah “: - Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan ruang akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila,. 12. c. “Satpol PP harus menjadi motivator dalam kepastian pelaksanaan perda dan keputusan kepala daerah”, “Bimtek PPNS” ini juga memilih peran penting lainnya sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) danmitra polisi untuk menindak segala bentuk pelanggaran dan penegakan hukum dalammenjalankan fungsi kepolisian yang non justical. Rapat dilaksanakan pada tanggal 2 sampai dengan 4 Juni 2021 bertempat di Hotel Ibis Styles, Jakarta. Dalam melaksanakan penegakan Perda Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) di lingkungan Pemerintah Daerah. com. Sekretaris Daerah (Sekda) Nuryakin membuka secara resmi Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja (Bimtek PPNS Satpol PP) Se-Kalimantan Tengah (Kalteng) Tahun 2023, di Ruang Rapat Ujung Pandaran Hotel Batu Suli Internasional, Kota Palangka Raya, pada Rabu, 14 Juni 2023. Pasal 28A menyebutkan selain aparat kepolisian, pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan Pemprov DKI Jakarta atau penyidik pada Satpol PP diberikan. Satpol PP; dan/atau b. Admin | 2023-09-05, 08:06:59Menurut Pasal 19 ayat (1) Perda Bekasi 7/2005,Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan pidana di bidang Retribusi Daerah. 3. JAKARTA, KOMPAS. Sekretariat PPNS ini, berkedudukan di Satpol PP sesuai dengan pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. com - Politikus PDI-P Agustina Hermanto atau yang akrab disapa Tina Toon, mengaku menolak usulan perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2020 yang memberikan kewenangan penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Satpol PP DKI Jakarta. Berdasarkan UU no. 43 Tahun 2012, yang dimaksud dengan PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Hasil dari penelitin ini, Satpol PP dan WH memiliki peran penting dalam penerapan Perwal Nomor 51 Tahun 2020, dan diberikan kewenangan sebagai eksekutor untuk menjatuhkan sanksi kepada pelanggar yang kedapatan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang termaktub dalam Perwal Nomor 51 Tahun 2020 melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Admin Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat SATPOL PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Selayar. Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298); 7. tempat apel/upacara; dan i. Satpol-PP. Ini menuntut kualitas, kapasitas dan kompetensi personil satpol PP agar tanggungjawab dapat. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya. Baca Berita Selengkapnya. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daereih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166); 14. Pasal 7 (1) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, jawab kepada Kepala Daerah melalui Kepala Satpol PP. 8 Ta-hun 1981 yang membedakan penyidik menjadiNantinya ada sertifikasi penyidik pegawai negeri sipil," kata Dirjen Pemerintahan Umum Kemendagri Agung Mulyana usai menghadiri upacara peringatahn HUT Satpol PP ke 64 dan Satlinmas ke 52 di. Bimtek Satpol PP ini juga memilih peran penting lainnya sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan mitra polisi untuk menindak segala bentuk pelanggaran dan penegakan hukum dalam menjalankan fungsi kepolisian yang. Tidak adanya Petujuk Teknis dan Operasional atas Perda yang diampu oleh Instansi Satpol. Buleleng. 4. Bidang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengembangan Kapasitas dan Karir PPNS, Seksi Penyelidikan dan Penyidikan. melakukan pembinaan teknis operasional,” bunyi Pasal 21 PP ini. “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. selaku Sekretaris Pengadilan Negeri Bogor menjadi narasumber dalam kegiatan Bimbingan teknis PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dalam rangka pengembangan kapasitas dan profesionalisme PPNS di lingkungan pemerintah kota. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4. Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing . Si. 6. SP4N Lapor :. 7. pejabat fungsional Pol PP. Peraturan ini mengatur tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi,. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daereih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166); 14. Palangka Raya, (satpolpp. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang. b ahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan. 10. [6]7. Pegawai negeri sipil Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf. Baca Juga : Selain Wiwik, Masriah Juga Benci Pada Tetangganya yang Lain, Mobilnya Disiram Air Kencing Usai 1 jam menjalani pemeriksaan sebagai saksi, Masriah keluar dari gedung Satpol PP Sidoarjo. 6477, JDIH. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural. 2 Tahun 2021 tentang Pelanggaran. Tipe Dokumen. Rondonuwu. Dan di samping itu Satpol PP juga memilih peran penting lainnya sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan mitra polisi untuk menindak segala bentuk pelanggaran dan penegakkan hukum dalam menjalankan fungsi kepolisian yang non justical. Beranda. Forum Komunikasi ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari pada tanggal 2 s. Pangkalpinang – Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam pembentukan Satuan Tugas Tambang Timah Ilegal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangatlah penting. COM - Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Satpol PP dan WH Nagan Raya, Kamis (8/6/2023) menahan pasangan bukan suami istri dalam kasus pelanggaran Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat. Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 Butir 1 disebutkan bahwa Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau. Dalam hal Kepala Satpol PP belum mengikuti Pendidikan dan Latihan Penyidik atau belum diangkat sebagai Penyidik oleh instansi yang berwenang, maka Kepala Satpol PP menunjuk salah satu Kepala Bidang atau setingkat dibawahnya yang. disebut Satpol PP, adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan. Selanjutnya, dalam aturan pelaksanaannya, yaitu Pasal 9 ayat (2) PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP menyebutkan bahwa penyidik PNS dapat ditunjuk. Salam Praja - Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Penyidik…. BidSDA - Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau yang selanjutnya disebut dengan PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberikan tugas untuk melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus pelanggaran peraturan daerah. 09:57:45. pasal tambahan mengenai kewenangan Satpol PP sebagai penyidik Jakarta (ANTARA) - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut kewenangan penyidikan. Tupoksi Satpol PP Provinsi Jawa Barat. Makassar. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan. Instagram : @satpol_pp. Judul. Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya a. Demikian halnya dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kota Semarang sebagai salah satu unsur yang ada di Satpol PP Kota Semarang dengan Satpol PP yang sekaligus sebagai koordinator PPNS. f) Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya g) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah h) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah. 4 / 14Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166); 15. . Kepolisian Negara Republik Indonesia,Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/ atau aparatur lainnya; f. Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya; f. Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal. BerdasarkanPeraturan PemerintahNomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya, pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan. hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu Satpol PP organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri. Hal itu disampaikan Direktur Polisi Pamong Praja dan Linmas Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Bernhard E Rondonuwu. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan g. Anggota Satpol. Tanjungpinang – Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai. Berita dan foto terbaru Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) - Dua Pasangan Bukan Suami Istri Terjaring Satpol PP Kota Padang di Kamar Hotel dan Kos-Kosan - Halaman 1.